HMI FISIPOL UNTAN AKAN MENGADAKAN RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT

Tidak terasa sudah satu tahun HMI Komisariat ISIP dalam kepengurusan Maryadi selaku Ketua Umum HMI Komisariat ISIP Cabang Pontianak periode 2016-2017 dan Elvira Apriyanti sebagai sekretaris umum. Maka dengan berakhirnya kepengurusan periode 2016-2017, pengurus akan melaksanakan Rapat Anggota Komisariat (RAK). Dimana RAK ini merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat Komisariat untuk memilih Calon Ketua Umum.

Demi kelancaran kegiatan RAK, pengurus membentuk Stering Committee dan Organizing Commitee untuk mereallisasikan kegiatan RAK tersebut. Rapat Anggota Komisariat kali ini bertemakan “Reaktualisasi Semangat Juang Kader Guna Membentuk Pemimpin yang progressif dan Revolusioner serta Berbasis Intelektual”. Alasan Stering Committe mengusung tema tersebut yaitu terkait keaktifan kader HMI Komisariat ISIP yang sedikit mengendur, untuk itu dengan adanya tema tersebut dalam RAK, dapat menumbuhkan kembali semangat para kader HMI komisariat ISIP dan yang diharapkan oleh Stering Commite selain jiwa semangat yang ada dalam diri kader HMI Komisariat ISIP Cabang Pontianak. Kader HMI FISIP juga mampu menjadi pemimpin yang progressif dan revolusioner serta berbasis Intelektual. Karena gerakan progressif kader dengan diiringi daya intelektual yang tinggi adalah modal fundamental memudahkan langkah-langkah organisasi mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan bersama menjadikan kader HMI Komisariat ISIP yang lebih baik tidaklah mudah, maka dari itu kader HMI Komisariat ISIP diharapkan terus belajar untuk meningkatkan kapasitas intelektualnya.

            “Dalam RAK kali ini banyak nama yang masuk dalam bursa calon ketua umum, dan yang diharapkan pada saat nanti pelaksanaan RAK dapat berjalan secara musyawarah dan mufakat agar tidak terjadi yang namanya perpecahan kedepannya” Ujar alif chandra halim selaku Ketua Stering Commite RAK HMI Komisip.

Inilah Susunan Pengurus Korps HMI-Wati (KOHATI) HMI Fisip Untan Cabang Pontianak

Korps HMI-Wati (KOHATI) HMI Fisip Untan

InfoKom, Pontianak – Ketua Umum Korps HMI-Wati (KOHATI) Himpuanan Mahasiswa Islam (HMI) Telah mengajukan SK nya dan mengumumkan susunan pengurus Korps HMI-Wati (KOHATI) yang dinahkodai oleh Dinda Nurulwulansari sebagai Ketua Umum KOHATI HMI Komisariat Isip Cabang Pontianak Yang Insya allah akan di lantik pada tanggal 28 Februari 2017 di Gedung Graha HMI Cabang Pontianak Lantai 3 pontianak JL. KHW Hasyim NO 299 A Pontianak Kalimantan Barat.

Sejumlah nama baru duduk menjadi pengurus Korps HMI-Wati (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Isip Cabang Pontianak.

Berikut Nama-nama yang mengisi kepengurusan Korps HMI-Wati (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak.

Ketua Umum : Dinda Nurulwulansari

Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keperempuanan : Evriana Wachyunie

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : Nopizasari

Ketua Bidang Kajian dan Advokasi : Zirronika

Ketua Bidang Pengelolaan Sumber Daya Organisasi : Putri Wulandari

Sekretaris Umum : Vika Dewiyani

Wakil Sekretaris Umum : Desi Sariwati

Wasekum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keperempuanan : Hermina

Wasekum Bidang Hubungan Antar Lembaga : Riska

Wasekum Bidang Kajian dan Advokasi : Basmalah

Wasekum Bidang Pengelolaan Sumber Daya Organisasi : Dinda Rinzhani

Bendahara Umum : Normalia

Wakil Bendahara Umum : Herwana

Departemen Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keperempuanan : Endang

Departemen Bidang Hubungan Antar Lembaga : Desy Ika Pratiwi

Departemen Bidang Kajian dan Advokasi : Sa’diah

Departemen Bidang Pengelolaan Sumber Daya Organisasi : Desti Miranda

                                                                                                : Hastya Uun Tania

Pergerakan Pemuda dan Mahasiswa Serta Perspektif Ancaman dalam Negeri (Indonesia)

Penulis : Habib FK
Wasekum PTKP HMI FISIPOL UNTAN

Di era modernisasi dan globalisasi ini pemuda dan mahasiswa sedang terjangkit virus,  virus kemalasan dan kemunduran berpikir, implikasi dari hal itu kemudian menjadi dasar mengapa saat ini ke dua organ pergerakan tersebut tidak lagi menjadi pengawal dan agen kontrol sosial terhadap pemerintahan baik di pusat maupun daerah.  Hal ini seharusnya menjadi renungan seluruh pemuda dan mahasiswa bahwa kondisi seperti ini tidak boleh di biarkan berlarut larut.  

 

Kita lihat dari sudut pandang kenegaraan dan wawasan nusantara terkait  Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) Indonesia kedepan. Sudah menjadi Kewajiban bagi anak bangsa untuk mengetahui hal itu. Panglima TNI 'Jend, Gatot Nurmantyo pernah mengatakan dalam sebuah forum tentang Perspektif Ancaman Indonesia baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. : Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan, bahwa ada enam perspektif ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia di masa depan.

Enam ancaman tersebut yaitu, menipisnya cadangan minyak dunia; meningkatnya jumlah penduduk dunia; berkurangnya sumber pangan, air dan energi; masalah  terorisme; meningkatnya penyalahgunaan narkoba; dan persaingan ekonomi global yang ketat.

“Apabila perspektif ancaman bangsa Indonesia dimasa depan tidak dikelola dengan baik, maka bangsa Indonesia bisa bernasib sama seperti beberapa negara Arab Spring yang mengalami konflik atau perang saudara,” ujar Gatot Nurmantyo saat menjadi salah satu narasumber di stasiun televisi swasta, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, selasa (08/11/2016) malam.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa, Indonesia saat ini ibarat gadis seksi yang menjadi rebutan negara lain, karena kaya akan sumber daya alam yang menjadi salah satu negara equator di dunia, dimana pertumbuhan  vegetasinya tidak pernah habis.

“Indonesia sebagai negara equator  yang sangat kaya akan sumber daya alam adalah warning yang patut menjadi kekhawatiran  bangsa Indonesia dimasa yang akan datang,” ujarnya.

“Kekayaan sumber daya alam di Indonesia pernah disampaikan oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno bahwa, suatu saat nanti negara lain akan iri dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia, dan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo saat baru dilantik menyampaikan hal yang sama bahwa, kaya akan sumber daya alam bisa menjadi petaka,” imbuh Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan bahwa beberapa negara Arab Spring seperti Irak, Libya, Suriah saat ini mengalami konflik akibat perang saudara yang dipicu oleh permasalahan dalam negerinya, seperti  agama dan terorisme. Permasalahan dalam negeri mereka dijadikan sebagai alasan untuk masuknya negara lain ikut campur urusan dalam negeri terkait kepentingan minyak.

Terkait aksi damai pada tanggal 4 November 2016 yang lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menuturkan bahwa, apabila aksi damai tersebut tidak ditangani dengan baik dan bijaksana, maka tidak menutup kemungkinan akan ditunggangi oleh kepentingan politik yang mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami kerugian.

Sehari sebelum aksi damai, Panglima TNI bersama Kapolri telah memberikan pengarahan dan mengingatkan kepada para Komandan Satuan TNI-Polri di Mabesad, bahwa ada skenario untuk membuat petugas marah dan bertindak di luar kepatutan saat berhadapan langsung para demonstran.

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyampaikan ucapan terimakasih dari Presiden RI Jokowi terkait pengamanan aksi damai yang dilaksanakan TNI-Polri, sehingga dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

“Presiden sebagai pemimpin Indonesia menyampaikan rasa  bangga kepada seluruh peserta aksi damai, dimana para demonstran yang jumlahnya ratusan ribu, sangat patuh dan tertib terhadap perintah para Ulama, Habib, Kyai yang mengawal aksi damai tersebut,” pungkas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Terkait perspektif ancaman,  apabila kita khususkan ke wilayah provinsi Kalimantan - barat.  Tentunya kita dalam ancaman pekerja asing ilegal asal tiongkok, hal ini merupakan implikasi dari  kerja sama ekonomi antara pemerintah kita dengan Republik rakyat Tiongkok (RRT), evek domino ialah ke daerah daerah, contoh real di daerah kecamatan Kendawangan kabupaten Ketapang diserbu pekerja asing ilegal asal tiongkok.  Hal ini berdampak pada persaingan kerja dengan pribumi secara otomatis,  dengan skill yang kurang memadai,  secara perlahan pekerja pribumi akan tersisih.  

 

Harapan untuk pemerintahan Jokowi-Jk kedepan lebih selektif dalam menerima pekerja asing dari negara manapun  terlebih tiongkok.

Media dan Segala Kontoversinya

Penulis : Hengki Hayatullah
Jabatan : Ketua Bidang PTKP HMI FISIP UNTAN

Masyarakat akan dirugikan dengan banyaknya persebaran berita yang tidak jelas atau hoax.
Kami sangat menyesalkan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan media untuk memfitnah. Isu hoax, tidak hanya menghabiskan tenaga dan menguras emosi, namun juga tidak menutup kemungkinan bisa mengganggu stabilitas negara.

Terganggunya stabilitas negara bisa dipicu dari massive-nya informasi palsu yang diterima tanpa adanya penyaringan dan konfirmasi dari sumber yang benar. Hal ini bukan saja menghabiskan energi, namun juga sangat berpotensi mengganggu keamanan nasional.
marak munculnya hoax itu memang di saat-saat seperti ini. Menjelang Pilkada, Pilpres, atau pada saat ada kebijakan baru. Misalnya seperti yang harga STNK kemarin, mulai dari yang isunya politik sampai yang menyangkut ke SARA.

Pemerintah dalam hal ini harus memberikan pencerdasan kepada masyarakat, mungkin untuk kalangan masyarakat yang berpendidikan bisa lebih cerdas dalam menyaring informasi, mana yang valid dan mana yang hoax. tapi bagi masyarakat awam, misalnya di “perbatasan” yang susah akan sinyal, mendapatkan informasi bahwa agama selain agama mereka adalah musuh dan harus di perangi.

Bagi yang beragama Kristen meilhat orang yang pakai sorban, peci atribut umat muslim harus di bunuh. Kemudian yang Islam melihat orang-orang yang memakai kalung salib harus di perangi karena jihad, dan agama-agma lainya dibentur-benturkan.
Kemajuan teknologi sangat menguntungkan, kita sangat bersyukur bisa memberikan informasi yang cepat kepada seluruh wilayah di tanah air. Akan tetapi oknum yang berkepentingan memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan keuntungan. 

Karena kemajuan teknologi bisa berdampak positif dan negatif umat beragama dan seluruh lapisan masyarakat harus peka dalam menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan NKRI. kita ingat selalu bangsa indonesia yang  bhineka tunggal ika akan sangat merugi jika karena berita hoax kita jadi terpecah belah.
Tidak menutup kemungkinan adanya pemberitaan hoax yang begitu heboh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dimanfaatkan oleh negara lain yang berkepentingan terhadap indonesia.

Kita lihat akhir-akhir ini ideologi kita di ganggu, hal bersifat sensitive umat beragama di benturan-benturkan ini bisa menimbulkan perpecahan. Masalah ahok yang begitu viral sampai keseluruh wilayah di indonesia.
Menjadi perhatian dunia, dimana terjadi aksi demonstran besar-besaran yang jauh lebih banyak dari aksi tuntutan reformasi 1998.

Stabilitas politik, kita lihat para elit politik sekarang saling serang demi kekuasaan, oportunis, mereka kurang memperhatikan masyarakat, karena reformasi yang kebablasan, mediapun hari ini di kendalikan elit politik.
Sungguh sangat memperihatinkan beberapa tahun yang lalu mungkin ada berita hoax tapi tidak seperti sekarang, karena akan pilkada mulai lagi bermunculan berita hoax.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai diberlakukan pada Senin, 28 November 2016.
Hal ini menuntut masyarakat agar lebih berhati-hati di ranah media sosial. Di dalam UU ITE itu dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang besifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian.

Kalangan pakar komunikasi dan internet menyatakan UU ITE yang baru ini bak pisau bermata dua. Aturan ini bisa untuk menindak mereka yang sengaja menyebar hoax. Namun di sisi lain juga bisa berpotensi mengekang kebebasan berpendapat jika user dari aturan ini menggunakannya secara kebabalasan.
masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada ditangan pemerintah.
Sektor masyarakat yang berfungsi memberikan masukan (input), terwujud dalam pernyataan keinginan dan tuntutan kebutuhan masyarakat kini di batasi melalui UU ITE.
Sektor pemerintahan berfungsi sebagai keluaran (out-put) yang berupa kebijaksanan dan melahirkan peraturan perundang-undangan, yang merupakan keputusan politik kurang memuaskan masyarakat.
Juga stabilitas sosial, budaya dan agama seperti Ledakan bom yang terjadi di Gereja Oikumene, Jalan Cipto Mangunkusumo RT 03, Nomor 37, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 13 November 2016 pukul 10.15 Wita.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan diwujudkan sebagai aturan tuntutan sikap dan tingkah laku bangsa dan akan memberikan landasan, semangat, jiwa secara khas yang merupakan ciri pada elemen-elemen sosial budaya bangsa Indonesia. 

masa globalisasi saat ini kondisi dalam negeri yang kacau dapat mengundang campur tangan asing. Intervensi pihak asing dapat berdalih untuk menegakkan nilai-nilai HAM, demokratisasi, Penegakaan Hukum, dan Lingkunggan Hidup, namun semuanya itu dilakukan untuk kepentingan nasional mereka. Situasi kacau dapat terjadi jika unsur utama kekuatan Hankam dan kompunen bangsa tidak mampu mengatasi permasalahan dalam negeri.

Kita lihat hari ini indonesia tidak seperti di negara-negara timur tengah yang sedang berkontak senjata. Tapi indonesia sedang mengalami perang pikiran. Para oknum yang berkepentingan dengan menguasai media.

Kekuatan paham kapitalis dan sosialis semakin menjadi-jadi di indonesia namun kita tidak sadar bahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada peringatan hari pers nasional ini kita semua berharap untuk kedepanya mendapatkan pemberitaan yang valid, pers harus memberikan informasi yang edukatif terhadap masyarakat untuk merawat ketahanan nasional.

pengguna internet di Indonesia setiap tahun meningkat. Dari data yang ada, pengguna internet saat ini sudah mencapai 51 persen atau sekitar 132 juta dan diprediksi 2017 ini bisa mencapai menjadi 140 juta.
Oleh karena itu kita perlu menggalang semua kekuatan agar bisa menggunakan media sosial ini untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang menyebarkan berita bohong atau hoax menurut survei ternyata bukan hanya dari kalangan orang-orang yang literasinya rendah, tetapi juga banyak datang dari orang - orang pintar atau mereka yang mengenyam pendidikan tinggi.

berita bohong atau hoax dan juga caci maki yang perlu mendapat perhatian bersama dengan solusi perlu dilakukannya membangun kesadaran masyarakat dengan budaya berpikir ilmiah mulai dari sekarang.

HMI Komisariat ISIP Melakukan Pelatihan Kepemimpinan Dasar ke Siswa/i MA Al-Mustaqim Sungai Raya

HMI KOMISARIAT ISIP -

Sungai Raya Kubu raya, Sabtu (10/9/2016) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat ISIP Cabang Pontianak melaksanakan kaegiatan Pelatihan Kepemimpinan Dasar di MA Al-Mustaqqim Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

Adapaun Tema kegiatan tersebut adalah “membangun karakter kepemimpinan muda yang berintegritas” sebanyak kurang lebih 300 siswa-siswi MA Al-mustaqim sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan dasar ini dan kegiatan ini dibuka langsung oleh kepala sekolah MA Al-mustaqim. Maryadi selaku ketua umum HMI Komisariat ISIP Cabang Pontianak menuturkan bahwa kegiiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap siswa/i MA Al-mustaqim terhadap pentingnya membangun karakter kepemimpinan sejak dini agar kedepannya merekalah yang menjadi putra putri daerah kubu raya yang siap untuk menjadi pemimpin di kubu raya, pungkasnya
 

Bambang Sudarmono selaku pemateri menyampaikan bahwa ada Empat syarat untuk menjakdi pemimpin yang berintegritas, pertama memiliki kredibilitas yang tinggi. Kedua intelektualitas, ketiga spiritualitas dan kuliutas. Jika empat kemampuan tersebut ditanamkan dan dilatih sejak dini maka kedepannya terbentuklah karakter-karakter kepemimpinan pemuda yang berintegritas.
 

Menurut salah satu siswa kegiatan ini sangat bagus, dan kami sangat senang bisa djiberikan pengetahuan tentang apa itu pemimpin dan kegiatan ini baru kali ini dilaksanakan disekolah kami sehingga kami sangat berterima kaksih kepada kakak-kakak dan abang-abang HMI dan tunggu kami di bergabung di HMI Ujar Andika salah satu siswa kelas XII IPA.
 

Semoga kedepannya lahir pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas dan dapat memajukan daerah kubu raya. (Syahrul Ramadhan)

POLITISI BUKAN PROFESI

Hengki Hayatullah -

Apakah politisi itu sejenis profesi?
idealnya, politisi adalah orang yang merasa terpanggil jiwanya untuk berpolitik, dan politiknya demi kesejahteraan rakyat. Namun, sayangnya orang sering melihat politik amat sangat pragmatis dan bahkan ada politisi yang berujar jika ingi kaya, jadilah politisi.

Menjadi politisi seharusnya  didasari oleh keterpanggilan untuk memperbaiki bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. itu yang menyebabkan seorang Akbar Tandjung yang aktivis ormas, serta Jusuf Kalla yang saudagar, berkiprah di panggung politik.

Politisi  itu pengabdi. maka kualifikasi kepemimpinan politik berbeda dengan kepemimpinan bisnis, profesional atau birokrasi. autentisitas kepemimpinan politik tak paralel dengan strata pendidikan formal.

Niat dan Mindset harus disesuaikan. misalnya seorang saudagar ketika terpanggil untuk terjun kedunia politik, harus dapat membedakan mana politik untuk kesejahteraan rakyat dan mana dagang demi keuntungan  (pribadi atau kelompok).

Proses politik tak dapat dilepaskan dari negosiasi untuk mengoptimalkan tujuan, tetapi politik dan bisnis tetaplah dua wilayah yang berbeda. pemimpin politik tentu tidak bisa berubah menjadi pemimpin bisnis dalam sekejap, demikian pula sebaliknya. perlu ada penyesuaian.

Menurut Fachry Ali, munculnya tren politik saudagar dalam pentas politik pasca orde baru adalah hasil perubahan struktural dalam sistem kekuasaan indonesia. ini terjadi karena sistem kontestasi dalam memperebutkan dukungan rakyat telah mengikuti "sistem pasar" ketika wewenang negara sebagai pengalokasi kekuasaan mendadak terhenti sebagai akibat gerakan reformasi 1998.

kelak, kalau perubahan terus terjadi, mungkin para saudagar enggan berpolitik dan panggung politik pun kembali didominasi oleh yang lain. yang jelas di era kedaulatan rakyat ini, rakyatlah yang menilai.

kenapa profesi hanya menjadi kendaraan politik? kenapa bukan politik yang menjadi kendaraan profesi?

para pengiat profesi yang aktif di politik tetap berfikir dan berorientasi dan ketika dia naik dan mendapatkan jabatanya maka dia akan tetap fokus memperjuangakan profesi karena profesilah sebenarnya operator yang akan melayani masyarakat dan mendukung apaun yang diprogramkan oleh para politisi.
profesi dan politisi seharusnya besinergi dalam mencapai tujuan negeri berupa kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana pada UU dasar 1945 yang disarikan dalam pancasila sila ke 4.

ketika profesi butuh pengakuan jati diri, adakah para politisi mau membantu mereka? padahal, para politisi tak perlu memberikan materi, hanya menampung ide dan aspirasi anggota profesi untuk dituangkan dalam aturan dan undang-undang yang akan mengatur kebijakan yang bertujuan mengembangkan dan memajukan profesi. hal ini penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anggota profesi dalam mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat.

politisi adalah sebutan bagi orang yang bergerak dibidang politik, terutama aktivis partai politik. Namun politisi bukanlah profesi karena terkait dengan panggilan untuk mengabdi, bukan untuk memperkaya diri.