Kontestan Pemilu Jangan Libatkan Rakyat dalam Konflik Politik

pemberian materi tentang komitmen pembangunan dari sekda Kalbar

Pontianak, Kalbar - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FISIP Universitas Tanjungpura (Untan) Cabang Pontianak dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik (FISIP) Untan, Senin (21/12),  menggelar seminar demokrasi bertema “Komitmen Membangun Daerah Dengan Hargai dan Hormati Serta Dukung Hasil Pilkada Untuk Indonesia Berdaulat” pada Senin (21/12).

Ketua Panitia pelaksana Zainudin Kismit mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai evaluasi dari proses pemilu sebelumnya yang menimbulkan kegaduhan politik di masyarakat yang dapat mengancam terhambatnya pembangunan nasional.

Menurutnya, indikator keberhasilan kontestan partai politik adalah bagaimana para peserta pemilu tersebut memberikan pendidikan politik yang cerdas, berintegritas dan berkualitas kepada masyarakat dengan membangun paradigma politik yang bersih dan peserta pemilu yang berjiwa besar dan negarawan.

“Peserta pemilu jangan hanya siap untuk menang, namun diperlukan sikap berjiwa besar untuk siap menerima kekalahan dalam proses pemilu, karena itu merupakan bagian dari sikap negarawan peserta pemilu,” tegasnya.

Ia menandaskan, output dari kegiatan ini agar organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) maupun organisasi kedaerahan yang aktif menyuarakan dan mengawal proses pemilu agar bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat pasca pilkada untuk satu gerakan dalam membangun daerah dengan lebih transparan dan berwibawa demi kemajuan daerah.

Sementara itu, Dekan FISIP Untan Sukamto MSi mengatakan, manisfestasi politik adalah proses dari pemilu itu sendiri yang harus dilaksanakan dengan memberikan pendidikan politik secara baik di masyarakat.

Ia mencontohkan, sengketa yang terjadi pada proses pemilu jangan sampai melibatkan rakyat hanya untuk kepentingan politik kelompok sehingga menimbulkan perpecahan di masyarakat. akan tetapi diselesaikan sesuai tahapan-tahapan hukum yang telah diatur dalam undang-undang pemilu.

“Siapa pun yang menjadi kepala daerah sepantasnya kita semua untuk saling membantu pemerintahan terpilih dan mengawalnya agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

Pengamat politik Kalbar DR Jumadi memaparkan, salah satu mengukur kreatifitas dan inovasi  kinerja pemda adalah dengan memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sementara itu, tingkat indeks pembangunan masyarakat (IPM) Kalbar berada pada peringkat 29 dari 34 provinsi. “Hal ini menunjukan masih kurang optimalnya peran pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM),” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, daya saing Pemda yang masih rendah di tunjukan dengan kualitas tenaga kerja dan SDM dengan keterbatasan infrastruktur dasar. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus di selesaikan pemerintah terpilih di Kalbar adalah dengan memberikan pelayanan publik yang efisien.

“Peningkatan IPM dan kualitas SDM adalah kunci keberhasilan Pemda diseluruh daerah di Kalbar, dan memperkuat seluruh infrastruktur dasar di setiap daerah, dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tengah terpuruknya perekonomian nasional,” terangnya.

Secara terpisah, akademisi FISIP Untan, DR Zulkarnaen, menegaskan demokrasi  adalah konsep yang mengutamakan kesejahteraan  rakyat, yang dibagi dalam kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

“Sehingga untuk menjaga kondusifitas pada pemilu di perlukan komitmen peserta pemilu dengan membuat fakta integritas siap menang dan kalah sehingga tidak menimbulkan konflik yang mengatasnamakan rakyat pada pasca pemilu,” harapnya. (Pers HMI Komisariat ISIP Cabang Pontianak)

ADS HERE !!!